Senin, 25 Juni 2018

Beritaddd



Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Tim BBTKLPP Yogyakarta yang diwakili Sub Bagian Program dan Laporan menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 pada 8 Maret 2018 yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan D.I Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, D.I.Y sebagai penyelenggara. Acara dihadiri oleh perwakilan setiap Satuan Kerja yang masuk dalam wilayah kerja DJP D.I Yogyakarta.

Pada acara tersebut disampaikan pemaparan materi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Ibu Maria Immaculata Sri Nuryati dengan Moderator Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran, Ibu Woro.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diamanahkan dalam Undang-Undang APBN dan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN bahwa untuk proses revisi perlu dilakukan pengaturan kembali tentang tata cara revisi pada setiap tahun.

Dari pemaparan materi dapat disimpulkan beberapa perubahan utama pada PMK terkait tata cara revisi di tahun anggaran 2018 yaitu:

1. Perubahan pembagian kewenangan revisi yang semula hanya di 4 kewenangan yaitu DPR, Ditjen Anggaran, Kanwil Perbendaharaan dan KPA menjadi di 5 Kewenangan yaitu DPR, Ditjen Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil Perbendaharaaan dan KPA;
2. Ketentuan revisi anggaran terkait belanja operasional dan tunggakan;
3. Penyeragaman revisi anggaran untuk revisi yang bersifat atau memerlukan penelaahan dan revisi yang berupa pengesahan saja;
4. Dukungan aplikasi Revisi yang direncanakan akan dilaksanakan di semester 2 tahun 2018


Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2017 disampaikan bahwa parameter yang digunakan sebagai ukuran penilaian sebaiknya dicermati oleh pelaksana anggaran dan diperbaiki pelaksanaannya.

Poin utama yang mempunyai bobot besar dalam penilaian pelaksanaan anggaran dan harus diperhatikan diantaranya Pengelolaan UP, Data Kontrak, Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan dan Penyerapan Anggaran.

Dengan penyelenggaraan sosialisasi ini diharapkan setiap satker agar dapat mempedomani peraturan dengan benar dan tepat.

Scroll to Top