Uji Coba Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Wilayah


Pada tanggal 30 januari-1 Februari 2019 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P, Kemenkes RI mengadakan pertemuan Uji Coba Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah. Berlokasi di Hotel Horison Yogyakarta, pertemuan ini dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan dari 14 Provinsi, BLK DIY, Kepolisian, KKP Yogyakarta dan BBTKLPP Yogyakarta yang diwakili Kasie advokasi dan KLB. Pertemuan dibuka dengan Laporan Panitia yang disampaikan oleh Kasie Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD), dr. I Made Yosi Purbadi Wirentana, MKM, disampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan draft pedoman penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah tahun 2018. Dalam pertemuan ini akan dilakukan uji coba terhadap draft yang sudah disusun sebagai masukan untuk finalisasi dokumen. Selanjutnya adalah arahan sekaligus pembukaan pertemuan yang disampaikan Oleh Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan, dr. Benget saragih, M.Epid. Acara dilanjutkan dengan paparan mengenai UU RI No.6 tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan yang disampaikan oleh Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan. Materi selanjutnya adalah Overview Pedoman Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah oleh Kasie Karantina Kesehatan Wilayah dan PLBD.

Acara dilanjutkan dengan bedah Rancangan Peraturan Menteri mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah. Dalam acara ini seluruh peserta diminta mencermati draft dokumen dan memberi masukan mengenai draft tersebut. Dari hasil bedah dokumen, ada beberapa hal dalam dokumen yang diperbaiki diantaranya mengenai kewenangan pejabat karantina kesehatan terkait dengan struktur dalam dinkes setempat dan domain wilayah dengan adanya sistem komando saat KKM, pembiayaan pada saat terjadi KKM, dan peraturan lingkungan pada situasi KKM. Acara ditutup oleh Kasie Karantina Kesehatan Wilayah dan PLBD dengan menyampaikan bahwa sebelum terjadi KKM kab/kota diharapkan mempunyai dokumen renkon. Hal ini masih menjadi target indikator Direktorat SKK tahun 2020-2024.