Koordinasi Pelaksanaan Program BBTKL PP Yogyakarta Tahun 2019 dan Evaluasi Kegiatan 2018, Selasa 19 Februari 2019


Hak Rakyat Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan dijamin oleh UUD RI 1945 Pasal 28 H ayat (1). Tanggung jawab negara sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dengan tanggung jawab yang demikian, desentralisasi diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bari Rakyat Indonesia walaupun pada pelaksanaannya masih terjadi tarik ulur pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah. Berdasarkan UU No. 32/2004 dan PP No. 38/2007, pembagian urusan pemerintahan termasuk pelayanan kesehatan yang kini menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan lain kata, Pemerintah bukan lagi pelaksana melainkan pembuat kebijakan pelayanan kesehatan bagi daerahnya.

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat.

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan diantaranya adalah urusan kesehatan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kesehatan merupakan urusan konkuren, wajib dan berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Mencermati UU tersebut, pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyangkut
1. Upaya kesehatan,
2. SDM Kesehatan,
3. Sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman
4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

BBTKL PP Yogyakarta sebagai UPT Dirjen P2P yang mempunyai wilayah layanan Provinsi Jawa Tengah dan DIY dapat berperan mendukung pemerintah rovinsi dalam mencapai indikator-indikator kesehatan dalam mencapai peningkatan upaya kesehatan melalui Pengelolaan
kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi.

Untuk itu diawal tahun 2019 ini dilakukan koordinasi program kepada Dinkes Provinsi yang secara otonomi mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Disamping itu Kepala BBTKL PP Jogjakarta, DR. dr. Irene, MKM, juga menyampaikan hasil-hasil kajian pada tahun 2018 dari bidang PTL, ADKL dan SE, serta teknologi tepat guna yang sudah di distribusikan untuk mendukung Program.

Pada kesempatan ini, bersama-sama BBTKL PP Jogjakarta juga hadir bersama KKP Jogjakarta. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV jogjakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal P2P sesuai dengan Permenkes RI No.356/MENKES/PER/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Jogjakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular dan potensial wabah, pelayanan kesehatan terbatas diwilayah kerja Pelabuhan / Bandara dan lintas barat serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan berdasarkan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam penyelenggaran tugas tersebut, dijabarkan melalui peran dan fungsi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan berbagai program / kegiatan dengan tidak menganggu kelancaran arus lalu lintas Internasional / Nasional baik orang, barang maupun alat. Meski disadari bahwa perkembangan lalu lintas Internasional / Nasional membawa dampak perubahan dalam pola penyebaran penyakit baik karena timbulnya New Emerging Deseases maupun RE-Emerging Deseases dalam konteks Public Health of International Concern (PHEIC).

Kepala KKP Jogjakarta Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM melakukan koordinasi program dan Sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2018 serta Permenkes Nomor 23 Tahun 2018.

Disampaikan bahwa dengan penetapan 5 pelabuhan karantina di Indonesia sebagai tonggak awal peran pemerintah RI pada kesehatan pelabuhan, kemudian lahir UU No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara yang ditetapkan oleh Presiden Pertama RI pada tanggal 18 Januari 1962. Periode selanjutnya pemerintah Indonesia menetapkan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU), hingga kemudian menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) seperti yang kita kenal saat ini.

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatann ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Agustus tahun 2018 yang lalu, setelah berproses sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Undang – Undang ini lahir untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan kesehatan negara kita dari ancaman penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah.

Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pelaksanaan jejaring kerja dalam pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko yang berpotensi KKM baik di Pintu Masuk maupun Wilayah.

Pada kesempatan ini Ibu Kepala Dinas Kesehatan DIY drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes. menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan fasilitasi yang selama ini oleh BBTKL dan PP Jogjakarta serta KKP Jogjakarta. Selanjutnya menyampaikan pemahaman terhadap Visi Misi Gubernur DIY, Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Sementara Dinas Kesehatan mempunyai VISI mendukung terciptanya status kesehatan DIY yang tinggi sebagai pusat pelayanan dan pelatihan kesehatan yang bermutu, beretika dan berbudaya. Dengan MISI (a) Mencegah meningkatnya resiko penyakit dan masalah kesehatan, (b) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, (c) Menyediakan upaya kesehatan pemerintah dan swasta yang merata, bermutu dan berkeadilan.

Terimakasih Ibu drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes. atas penerimaannya.
Semoga tetap bisa bersinergis menuju DIY Sehat