Sosialisasi PMK 196/PMK.05/2018, Grand Mercure Hotel, 21 Februari 2019


Pengunaan kartu kredit corporate bisa jadi bukan merupakan hal yang baru dalam institusi swasta. Namun saat ini sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pemerintah Pusat yang bersumber dana dari APBN melalui 19ribu satuan kerja (satker) yang tersebar di beberapa Kementerian dapat melakukan belanja dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Bertempat di Ruang Borobudur Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Kamis (21 Februari 2019) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta Kanwil Provinsi DI Yogyakarta, memberikan sosialisasi PMK No 196/PMK.05/2018 tentang Tata cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Acara ini dihadiri oleh mitra kerja KPPN Yogyakarta, termasuk BBTKL PP Jogjakarta yang dihadiri langsung oleh Kepala Satker Dr. dr. Irene, MKM dan Perbankan melibatkan Bank Penyedia Kartu Kredit Pemerintah anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu perwakilan Bank Mandiri, BNI dan BRI. Acara ini diselenggarakan bekerjasama dengan Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada.

Dekan Vokasi UGM, Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa Virtual era ini sudah melanda di seluruh aspek termasuk penggunaan Kartu kredit pemerintah.

Heru Pudyo Nugroho, SE, MM selaku Kepala KPPN Yogyakarta, mendorong seluruh satuan kerja (satker) lingkup KPPN menggunakan uang persediaan (UP) dalam bentuk kartu kredit pemerintah (KKP). Selain lebih flexibel, penggunaan KKP diklaim lebih aman, efektif dan akuntabel dibanding UP tunai.

Dengan diterbitkannya PMK 196/2018, maka KPPN tidak lagi memberikan uang persediaan tunai secara keseluruhan kepada satker. Proporsinya, 60 persen UP tunai dan 40 persen UP KKP.

Sesuai ketentuan, penggunaan KKP secara keseluruhan dilaksanakan oleh satker pada Juli 2019. Karena itu KPPN akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan KKP.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Yogyakarta dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Gajah Mada dan penandatangan dukungan Zona Integritas KPPN Yogyakarta dengan Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI.

Acara dilanjutkan dengan pemberiaan penghargaan Kepada Satker Dengan Kinerja Terbaik dengan 12 Kriteria Penilaian, yaitu:
Satker Kecil:
1. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
2. Kantor Kementerian Agama Yogyakarta
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY
Satker Besar:
1. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta
3. Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta

Wibawa Pram Sihombing, SE, AK menyampaikan bahwa Kartu Kredit Pemerintah ini lebih fleksibel, aman, efisiensi dan akuntabel dan harus sudah dilaksanakan per tanggal 1 Juli 2019.

Kartu Kredit Pemerintah ini nanti bisa digunakan untuk belanja operasional seperti belanja barang, belanja modal serta dapat digunakan untuk perjalanan dinas. Khusus untuk perjalanan dinas, itu hanya dipakai untuk pembelian tiket, sewa kendaraan atau untuk pembayaran hotel. Kalau untuk uang hariannya itu tetap dibayarkan tunai oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan uang tunai persediaan tadi.

Untuk belanja operasional batasan limitnya Rp. 50 juta sedangkan untuk perjalanan dinas dibatasi maksimal Rp. 20 juta.

Selama ini belanja yang dilakukan satker masih menggunakan uang persediaan (UP) tunai yang ada di kas bendahara. Dengan membagi dua cara pembayaran melalui uang tunai yang berada di rekening kas bendahara dan kartu kredit pemerintah, maka Pemerintah tidak perlu menyediakan ketersediaan uang tunai di kas bendahara-bendahara dengan jumlah yang cukup signifikan apalagi di awal tahun anggaran. Selain itu dengan ada nya waktu 30 hari Negara dapat lebih leluasa mengatur cash flow.

Penggunaan KPP ini sangat aman dan sesuai PMK, Penerbit KKP membebaskan Satker dari biaya penggunaan KKP yang meliputi: biaya keanggotaan (membership fee), biaya keterlambatan pembayaran, biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, dan biaya-biaya lain atas penggunaan KKP. Adapun yang dapat dikenakan dalam tagihan KKP hanya biaya materai.

Di akhir acara dilakukan Pengenalan Penggunaan dan Apply Kartu Kredit Pemerintah Kepada Bank dan Penyerahan Secara Simbolis Kartu Kredit Pemerintah Kepada Satker.