Focus Group Discussion Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018


KPPN Yogyakarta menyelenggarakan acara Focus Group Discussion Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung Keuangan Negara, Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta pada hari Selasa, 5 Maret 2019.
Acara yang melibatkan Satker di seluruh wilayah DIY yang sedang membangun wilayah bebas dari korupsi ini dibuka dengan sambutan oleh kepala KPPN Yogyakarta, Bapak Istu Wahudi.


Sebagai pengisi acara inti, KPPN menghadirkan 2 orang Narasumber. narasumber pertama yaitu Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Bapak Oce Madril, SH, MA yang menyampaikan garis besar  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan gambaran kasus Korupsi di Tahun 2018, serta Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain, penerapan program pencegahan korupsi dengan proses pembangunan Zona Integritas, Pengelolaan UPG, Benturan Kepentingan, sistem pengaduan masyarakat dan Sistem pengendalian internal dengan contoh konkrit bisa melalui system rekrutmen pegawai yang transparan, Promosi Jabatan sesuai dengan prestasi kerja, dan keterbukaan informasi Publik. Narasumber kedua yaitu Jaksa Satgasus Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi kejaksaan tinggi DIY Bapak Faisal Banu, SH., M.Hum yang menyampaikan terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan Arah Kebijakan Nasional, dengan  memuat fokus dan sasaran  pencegahan korupsi yang digunakan  sebagai acuan oleh kementrian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan aksi pencegahan Korupsi di Indonesia dengan focus di sektor Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi


Kegiatan tersebut diakhiri dengan Sharing tentang penyelenggaraan Strategi KPPN Yogyakarta dalam penanggulangan Korupsi yang disampaikan oleh Kepala KPPN Yogyakarta. Beliau menyampaikan dalam menerapkan tata kelola reformasi Birokrasi terdapat beberapa strategi yang dilakukan antara lain: Perombakan struktur organisasi,Pembenahan tata laksana (SOP), Perombakan sistem informasi manajemen, Manajemen perubahan yang diterapkan mulai dari pejabat, Pembentukan dan pemfungsian seksi MS KI (Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal) yang melaksanakan tugas dalam hal pengendalian dan pengawasan Internal, Penyediaan kotak WBS/Saran dan Pelayanan berbasis kemitraan.