Pertemuan Fasilitasi Hak Paten Produk Teknologi Tepat Guna B/BTKLPP di Lingkungan Ditjen P2P, Kemenkes RI


Acara fasilitasi yang di laksanakan di Ruang Rapat Aula Lantai 3 BBTKL PP Surabaya, Jalan Sidoluhur Nomor 12, Kemayoran, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur secara resmi dibuka oleh Kepala BBTKLPP Surabaya DR. Harry Sanroso, SKM, M.Epid., di hadapan sekitar 45 undangan yang terdiri atas Nara sumber dari DJKI, KemenkumHam, Kepala Biro Hukormas, Kepala Biro Rokomyanmas, Kepala Bagian Pegum, Kepala B/BTKLPP se-Indonesia, peserta dari staf B/BTKLPP se-Indonesia. Kepala BBTKL PP Jogjakarta DR. dr. irene, MKM menghadiri acara ini bersama Kepala Instalasi TTG, Nur Basuki, ST, MPH.

Selanjutnya, disampaikan materi Fasilitasi Paten oleh Kepala Bagian Hukormas Setditjen P2P, Setyadi Nugroho, SH., MH yang menyampaikan perkembangan paten produk TTG di lingkungan dirjen P2P. Bahwa sejak tahun 2015-2019, Dirjen P2P telah memfasilitasi permohonan paten terhadap produk TTG B/BTKLPP se Indonesia, hingga kini, dari 13 usulan paten yang telah dimohonkan sertifikatnya, 3 di antaranya telah menerima sertifikat paten.

Dilanjutkan paparan materi  inti yang disampaikan oleh Kasubdit Pemeriksaan Paten, Ibu Dian Nurfitri, S.Si. Beberapa inti materi yang disampaikan terangkum sebagai Perkembangan paten dari mulai sejarah paten di Eropa dan Amerika hingga sekarang, disertai animasi grafis dan time line perkembangan paten di Indonesia, Kemanfaatan dan keuntungan terhadap produk dan kekayaan intelektual yang dipatenkan, Jaminan perlindungan paten bagi produk yang yang dipatenkan, Kebijakan pemberian paten, dari masa ke masa., Mekanisme pemberian Paten, mulai dari pengusulan sampai penyampaian sertifikat paten, Proses penyusunan draft paten oleh inventor (Drafting Paten), Paten terhadap produk TTG di lingkungan Kemenkes RI, khususnya B/BTKLPP dan Pembentukan Pusat Layanan Kekayaan Intelektual (sentra Paten) di Lembaga, kementerian dan Badan (K/D/L/I).

Selanjutnya dilakukan Diskusi dan Tanya jawab, dengan beberapa poin penting diantaranya :

  1. Terkait dengan usulan paten, sebaiknya sistem pembiayaan di permudah mengingat penganggaran biaya paten harus melalui anggaran bersumber DIPA, sehingga dengan adanya kebutuhan pembiayaan paten yang terlalu tinggi, dirasa memberatkan satker di lingkungan Dirjen P2P.
  2. Sistematika penulisan Paten, disesuaikan dengan sistematika usulan paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten, DJKI, Kemenkumham, diantaranya mencakup tentang latarbelakang invensi sampai deskripsi dan penulisan klaim invensi
  3. Latar belakang pada deskripsi agar memunculkan hasil penelusuran melalui internet (on line) tentang keberadaan produk serupa yang sudah ada, temukan juga kelemahan-kelemahan dan keunggulan produk tersebut, kemudian dikaitkan dengan mengapa harus muncul invensi dari produk serupa yang sudah ada.
  4. Dalam deskripsi, agar dimunculkan keunggulan invensi yang diusulkan dibandingkan dengan produk yang sudah ada, dan alas an mengapa invensi yang diusulkan bias lebih baik dan unggul.
  5. Semua penjelasan yang ada di deskripsi ditulis secara berurutan berdasarkan gambar terlampir sebagai acuan penulisan deskripsi, sebab deskripsi sebenarnya merupakan penjelasan langsung dari gambar.
  6. Kebijakan pembiayaan, apakah dimungkinkan untuk dibuat free, mengingat produk TTG bukan produk yang bias menguntungkan jika dikomersialisasi.
  7. Dimungkinkan untuk mengundang nara sumber dari DJKI KemenkumHam RI untuk memfasilitasi workshop atau pelatihan drafting paten ke instansi atau B/BTKLPP se Indonesia agar segera dicapai percepatan paten terhadap produk-produk teknologi tepat guna di lingkungan Kemenkes RI.

Acara fasilitasi secara resmi ditutup oleh Kepala Bagian Hukormas Setditjen P2P, Setyadi Nugroho, SH., MH