Pemetaan Luas Wilayah Reseptifitas Malaria, Uji RDT Malaria dan Public Hearing Penyusunan Peraturan Bupati Malaria di Kabupaten Banjarnegara


Malaria merupakan masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 25 April sebagai hari Malaria Sedunia (HMS). Pencanangan ”Menuju Indonesia Bebas Malaria” tahun 1998 langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian terbit Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030.

Di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah layanan BBTKL PP Yogyakarta. Setidaknya masih ada 4 kabupaten yang masih endemis malaria di Provinsi ini yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

Pada tanggal 26-27 Mei 2019, Kepala BBTKL PP Jogjakarta, DR. Dr. Irene, MKM bersama dengan Kabid Surveilans Epidemiologi, Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes melakukan supervisi kegiatan survei reseptifitas dan uji RDT di Kabupaten Banjarnegara. Dalam kesempatan ini Kepala BBTKL PP Jogjakarta juga memberikan masukan pada Public Hearing penyusunan Peraturan Bupati tentang Elimininasi Malaria si Kabupaten Banjarnegara.

Pemetaan Luas Wilayah Reseptifitas Malaria

Kegiatan pemetaan luas wilayah Reseptifitas dimaksudkan agar memperoleh gambaran tentang wilayah memiliki faktor risiko lingkungan untuk malaria sekaligus prediksi tentang kemungkinan terjadinya dampak kesehatan masyarakat berkenaan penyakit malaria dengan kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat eliminasi malaria di Kabupaten Banjarnegara.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan

1. Koordinasi ke Dinkes Banjarnegara Untuk Penentuan lokasi dan penentuan pendamping.

2. Survei kepadatan jentik vektor Malaria

3. Mendata jenis perindukan dan pemetaan luas Perindukan

4. Pemetaan perindukan habitat Vektor Malaria


Uji Rapid Diagnostik Test (RDT) Malaria

Salah satu Kebijakan Program Pengendalian Malaria untuk mencapai tujuan eliminasi malaria di Indonesia adalah semua penderita malaria klinis yang ditemukan dan dilakukan pencarian oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus dilakukan diagnosis atau konfirmasi secara mikroskopik. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki kemampuan pemeriksaan mikroskopik dilakukan dengan diagnosis cepat (Rapid Diagnostic Test / RDT), sehingga tidak ada lagi pengobatan penderita malaria tanpa konfirmasi laboratorium untuk mencegah terjadinya resistensi obat malaria.

Kualitas pelayanan mikroskopik malaria dan RDT sangat diperlukan dalam menegakkan diagnosis dan sangat tergantung pada kompetensi dan kinerja petugas laboratorium di setiap jenjang fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan laboratorium pemeriksaan malaria yang berkualitas dilakukan melalui pengembangan jejaring dan pemantapan mutu laboratorium pemeriksa mikroskopik malaria mulai dari tingkat pelaksana seperti laboratorium Puskesmas, Rumah Sakit serta laboratorium kesehatan swasta sampai ke laboratorium crosschecker di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat perlu dilakukan secara terus menerus, untuk itu BBTKL PP Jogjakarta melakukanuji pemeriksaan RDT yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Tim BBTKL PP Jogjakarta langsung dipimpin oleh Kabid Pengembangan Teknologi dan Laboratorium (PTL), Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc bersama Kasi pengendalian Penyakit, Rudi Priyanto, S.Si serta dr. Nur Subagyo HS, M.P.H dan Yulianta, S.ST.


Public Hearing Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Eliminasi Malaria

Pada kesempatan ini Kepala BBTKL PP Jogjakarta  juga memberikan masukan pada public hearing penyusunan Peraturan Bupati Tentang Eliminasi Malaria. Guna memaksimalkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, perlu diadakannya public hearing untuk menampung masukan, kritikan dan saran terhadap rancangan peraturan yang sedang disusun.

Oleh karena itu Bagian Hukum menggelar Publikasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria, yang diinisiasi oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara Syahbudin Ismoyo SH, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2019 di Riang Rapat Sekda Banjarnegara. Acara ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banjarnegara, Nurul Aini, SH, MM.

Acara ini dihadiri oleh SKPD di Kabupaten Banjarnegara, universitas, Ormas, Tokoh Masyarakat dan juga dihadiri oleh Kepala Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Ambarawa yang memiliki ruang lingkup kerja kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, dr. Sigit Armunanto dan Konsultan WHO untuk Menoreh dan Banjarnegara.

BBTKL PP Jogjakarta sebagai UPT Kemenkes dibidang Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang mempunyai wilayah layanan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY menyambut baik adanya Perbup dan dilakukannya Public Hearing ini. Beberapa masukan yang disampaikan adalah:

1. Malaria masih menjadi masalah kesehatan sebagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan baik oleh masyarakat, swasta maupun Pemerintah.

2. Kabupaten Banjarnegara merupakan Daerah Endemis malaria yang memang perlu percepatan untuk mencapai Eliminasi malaria.

3. Untuk itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/ IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria maka eliminasi penyakit malaria di Pulau Jawa harus dapat dicapai pada Tahun 2015.

4. Sebagai tindak lanjut dari Permenkes tersebut Kabupaten/kota harus menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Eliminasi Malaria, yang juga menjadi salah satu syarat pada saat penilaian eliminasi malaria setelah tidak adanya kasus indogenous selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu Adanya peraturan daerah atau peraturan perundangan lain yang mendukung dan menjamin tersedianya dana secara berkesinambungan untuk pemeliharaan eliminasi malaria (mencegah penularan kembali).

5. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menentukan agar otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

6. Eliminasi malaria terdiri dari 4 tahap meliputi eradikasi, pre-eliminasi, eliminasi, dan pemeliharaan malaria. Kegiatan pemeliharaan malaria misalnya mencegah transmisi malaria dengan memberantas tempat perindukan nyamuk, peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan faktor risiko dengan proteksi terhadap malaria, dan Komunikasi-Informasi dan Edukasi.

7. Peran aktif daerah untuk melakukan kegiatan eliminasi malaria sangat diharapkan, yaitu:

- Menyusun prosedur standar operasional eliminasi malaria di wilayah kabupaten/kota dalam suatu komitmen yang dituangkan dalam perundangan daerah.

- Melaksanakan kegiatan eliminasi malaria.

- Menggerakkan potensi Sumber Daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan eliminasi malaria.

- Mengkoordinasikan kegiatan eliminasi malaria dengan lintas program dan sektor terkait.

- Melaksanakan sistem kewaspadaan dini.

- Menyediakan sarana dan prasarana dalam eliminasi malaria termasuk penanggulangan KLB serta pendistribusiannya.

- Melaksanakan penanggulangan KLB, bencana, dan pengungsian.

- Melaksanakan jejaring Surveilans Epidemiologi dan Sistem Informasi Malaria.

- Memfasilitasi tercapainya akses penemuan dan pengobatan bagi semua penderita.

- Melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam eliminasi malaria termasuk manajemen terpadu balita (MTBS) dan ibu hamil sakit malaria bagi tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar dan rujukan (dokter, perawat, bidan).

- Melakukan pemetaan daerah endemik, potensi KLB, dan resisten.

- Melaksanakan survei-survei (Dinamika Penularan, MBS/MFS,Resistensi Insektisida, Entomologi, dan lain-lain).

- Melakukan pengadaan dan pendistribusian bahan dan alat, termasuk obat anti malaria dan insektisida.

- Menyiapkan Juru Malaria Desa dan kader posmaldes di desa-desa endemik terpencil dan tidak terjangkau pelayanan petugas kesehatan.

- Melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan asistensi bagi sektor swasta, LSM, Organisasi profesi, Civil Society, dan Organisasi lain yang terkait.

- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya eliminasi malaria dalam pencapaian status eliminasi di wilayahnya.

- Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pencapaian program eliminasi malaria di wilayah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

8. Peraturan Bupati ini diharapkan sebagai penggerak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.

9. Dengan adanya Perbup, Pemda Banjarnegara bisa lebih maksimal dalam menanggulangi potensi terjadinya penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles ini.

10. Dengan adanya Perbup Pemda Banjarnegara dapat menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan penyakit malaria.

11. Dengan adanya payung hukum, ke depan diharapkan Pemda Banjarnegara bisa lebih fokus dalam menyusun program-program khusus untuk memberantas penyakit malaria.

12. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 17, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Bupati (Perbup) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi. Perbup disusun untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau kuasa atas peraturan perundang-undangan.

13. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik secara lisan dan/atau tertulis melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi

14. Public Hearing ini penting karena memperkuat basis atau dasar akademik yang dapat menjadi payung hukum dan partisipasi publik dengan mendahulukan penjaringan aspirasi publik.

15. Dengan public hearing ini diharapkan Perbup ini nantinya benar-benar dapat diimplementasikan, tidak hanya menjadi sebuah “produk” saja