Pertemuan Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Di Lintas Batas Jawa Barat - Jawa Tengah Tahun 2019


Pertemuan ini dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait sebanyak 75 orang. Nara sumber pada pertemuan ini adalah Kemenkes RI, Dinkes Provinsi Jawa Tengah dan Dinkes Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pangandaran. BBTKL PP Yogyakarta dihadiri langsung oleh Kepala BBTKL PP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM dan Kabid Surveilans Epidemiologi, Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes.

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengan, dr. Yulianto Prabowo, M.Kes dengan memberikan beberapa arahan diantaranya:

  1. Dalam upaya perubahan menuju Paradigma Sehat, upaya pembangunan kesehatan berubah fokus ke arah promotif dan preventif nakun teta mengembangkan pelayanan kuratif secara optimal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalissi pelayanan jasa, semakin meningkat pula tuntutan masyarakat terkait inovasi upaya kesehatan. Pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu wilayah tidak dapat terlepas dari dampak wilayah lain khususnya yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Oleh karena itu kerjasama antar wilayah mutlak diperlukan.
  2. Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memberikan peluang kepada setiap Provinsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk/syatem tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing termasuk dalam menjalin hubungan antar provinsi lainnya.
  3. Dalam aspek kesehatan, sebuah daerah memiliki peran yang signifikan dalam berkembangnya sebuah kejadian kesakitan, khususnya wabah penyakit menular. Kemampuan sumber daya kesehatan tentunya akan menjadi suatu faktor utama dalam pengendalian kejadian kesakitan. Beberapa permasalahan kesehatan di Wilayah Lintas Batas Jawa Barat - Jawa Tengah, yaitu masih adanya masyarakat kiskin dan tidak mampu yang belum memiliki JKM tetapi harus mendapatkan pelayanan kesehatan, jauhnya jarak/akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, potensi penyebaran penyakit menular diantaranya zoonosis, malaria, kusta dan DBD.
  4. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan UKM Sekunder. Jika untuk UKP dari puskesmas akan dirujuk ke RS secara berjenjang, maka untuk UKM dari puskesmas akan berlanjut ke Balkesmas sebagai UKM Sekunder yang saat ini sudah ada 5 (lima) Di Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 1 (satu) di aetiap eks Keresidenan. 5 (lima) Balkesmas yang ada adalah Balkesmas Klaten, Balkesmas Semarang, Balkesmas Ambarawa, Balkesmas Magelang, Balkesmas Pati dan saat ini telah seesai dibangun Balkesmas Tegal untuk Eks Keresidenan Pekalongan dan Kedepan akan disiapkan di eks Keresidenan Banyumas. Dan untuk seanjutnya BBTKL PP sebagai UPT Kemenkes akan menjadi UKM Tersier.

Sesi pertama diawali dengan presentasi oleh dr. Yulianto Prabowo, M.Kes tentang Situasi dan Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah dan Widyawati, SKM, M.Kes tentang Situasi dan Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Jawa Barat di moderatori oleh Kepala BBTKL PP Yogyakarta DR. dr. Irene, MKM.

Setiap sesi diikuti oleh diskusi dan tanya jawab. Sesi selanjutnya adalah Kebijakan Nasional P2TVZ yang disampaikan oleh Narasumber dari Direktorat P2PTVZ Kemenkes RI. Cross Notifikasi Kasus Malaria di Lintas Batas Jabar - Jateng oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupten Pangandaran, Situasi Pengendalian Kusta di Kabupaten Brebes oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan di Lintas Batas Jabar-Jateng dalam Upaya Pencegahan Rabies oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan kesepakatan.

Dengan adanya koordinasi lintas batas terkait penyakit diharapkan dapat terjalin komunikasi yang berkelanjutan serta terpetakan masalah di masing-masing provinsi yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersamayang berguna untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas.