Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM


Sejak Juli 2017, BBTKL PP Yogyakarta berinisiatif berinisiatif secara sukarela dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Dan pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Dirjen P2P, BBTKL PP Yogyakarta ditunjuk sebagai Satker yang menerapkan Zona Integritas berdasarkan Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/1/141/2017 dan pada Bulan November 2018, BBTKL PP Yogyakarta ditunjuk sebagai Satker yang sudah Menerapkan Zona Integrias oleh Menteri Kesehatan.

Desk Evaluasi WBK ini merupakan tindak lanjut penunjukkan BBTKL PP Yogyakarta bersama 14 Satker lainnya di Kementerian Kesehatan RI oleh Tim KemenPAN-RB, yang diselenggarakan di Ruang Rapat 306 di Kementerian Kesehatan RI, pada tanggal 22-23 Agustus 2019.

Kegiatan sudah dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2019, dengan Desk yang diawali oleh 9 Satker (3 WBBM dan 6 WBK) dan pada tanggal 23 Agustus 2019, BBTKL PP Yogyakarta bersama 6 Satker (1 WBK dan 5 WBBM) malaksanakan Desk pada tanggal 23 Agustus 2019.

Desk dibagi 2 (dua) kelas dan BBTKL PP Yogyakarta melakukan desk bersama Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BPKM) Surakarta dan BTKL PP Medan. Acara tersebut dihadiri oleh Tim Evaluator KemenPAN-RB yang dipimpin oleh Bpk. Heru dan Tim dari IR 5 Inspektorat Jenderal Kemenkes RI.

Mengawali kegiatan Tim Evaluator KemenPAN-RB menyampaikan bahwa ada sebanyak 2.200 unit kerja layanan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun ini. Jumlah itu meningkat dua kali lebih dibandingkan usulan tahun 2018 sebanyak 910 unit.

Budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani merupakan nilai-nilai pokok dalam pembangunan zona integritas sehingga akan menciptakan pelayanan yang berkualitas. Komitmen pimpinan unit kerja memiliki peranan penting dalam melakukan perubahan. Implementasi reformasi birokrasi harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Ke depan, pihaknya akan melihat terus kemajuan-kemajuan, progres, maupun inovasi terbaru pelayanan yang dilakukan unit kerja layanan. Ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan pelayanan di pemerintah sangat tinggi, terutama untuk menekan praktik pungutan liar atau pungli.


Dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terdapat enam aspek penilaian, yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas, serta pengawasan.


Di hadapan tim evaluator Kemenpan RB, 3 (tiga) Satker memaparkan Desk Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Presentasi pertama disampaikan oleh kepala BKPM Surakarta, dr. Yudhaputra Tristanto, M.Kes didampingi Tim dan dilanjutkan dengan presentasi olah Kepala BBTKL PP Yogyakarta, DR. dr. Irene, MKM didampingi tim yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Dian Trikoriati, ST, SKM, MPH, Kepala Bagian PTL/Ketua Pokja WBK Indah Nur Haeni, S.Si, M.Si, Kepala Instalasi Yantek Sri Ningsih, S.ST, M.T dan tim teknis yang terdiri dari Mardiansyah, S,Kom dan Anton Kurnia Yudi. Presentasi terakhir disampaikan oleh Plt. Kepala BTKL Medan, Priagung Adhi Bawono, SKM, M. Med, Sc(PH) beserta tim.


Kepala BBTKL PP Yogyakarta juga menyampaikan berbagai kegiatan inovasi maupun profil BBTKL PP Yogyakarta di hadapan tim dari Kemenpan RB tersebut.


Setelah presentasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, Evaluator Kemenpan RB menanyakan beberapa hal terkait paparan yang disajikan, diantaranya tugas pokok fungsi, kegiatan dan pemantauan AoC (Agen of Change), Aplikasi yang digunakan dan diciptakan oleh Unit Kerja masing-masing, perencanaan dan pemanfaatan TTG komitmen pimpinan dan bagaimana pimpinan memastikan bahwa semua unsur sudah WBK, semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh tim BBTKL PP Yogyakarta. Saat diskusi dan tanya jawab semua anggota Tim berperan aktif dalam menjawab berbagai pertanyaan.


Selanjutnya, evaluator mencermati dokumen pendukung yang telah disiapkan untuk mendapatkan nilai indicator, dan nantinya akan dikompilasi dengan Hasil Survei dari BPK atau SMS Blast dan survei lapangan akan dilakukan setelah kompilasi hasil tersebut.


Dengan adanya predikat WBK, diharapkan pihaknya dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, bagus dan bersih, untuk ditetapkan predikat WBK.


Pada sore harinya kegiatan ditutup oleh Inspektur II Itjen Kemenkes RI, drg. Moh. Nur Nasiruddin, M.Kes.