Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Leptospirosis dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo


Pada tanggal 6 November 2019, BBTKLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sukoharjo menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Leptospirosis dengan Dinas Kesehatan. Peserta pertemuan sejumlah 40 orang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (6 orang), Petugas medis Puskesmas di Kab. Sukoharjo (13 orang), Pemegang program Leptospirosis Puskesmas di Kab. Sukoharjo (11 orang) dan Petugas medis di RS/Klinik di Kab. Sukoharjo (10 orang). Pertemuan yang bertempat di candi Resto Kabupaten Sukoharjo tersebut dibuka dengan laporan penyelenggara pertemuan yang diwakili oleh Seksi Advokasi dan KLB BBTKLPP Yogyakarta, Dien Arsanti, SKM., M.Env. Disampaikan bahwa hasil pemantauan FR Leptospirosis yang dilakukan BBTKLPP Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo di dua Kec. Di Kab. Sukoharjo menunjukkan adanya potensi penularan leptospirosis di lokasi kegiatan karena ditemukan tikus dan hewan ternak yang terinfeksi leptospira patogen. Karena itu kasus leptospirosis harus bisa dideteksi dan ditangani di tingkat pelayanan kesehatan pertama/Puskesmas sedini mungkin. Hal tersebut melatarbelakangi diselenggarakannya pertemuan koordinasi ini yang mempunyai tujuan agar petugas kesehatan waspada dan mampu melakukan deteksi dini leptospirosis berikut tata laksana kasus serta untuk koordinasi antar sektor terkait dalam penanganan kasus leptospirosis. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Kabid P2P Dinkes Sukoharjo, Bejo Rahardjo, SKM., M.Kes. disampaikan bahwa Masalah kesehatan yang disebabkan oleh Leptopsirosis di Kab. Sukoharjo saat ini lebih besar daripada DBD, dikarenakan trend kasus DBD mengalami penurunan, sedangkan leptospirosis mengalami kenaikan dengan fatalitas kasus cukup tinggi. Leptospirosis merupakan 155 penyakit yang harus bisa ditangani di FKTP. Oleh karenanya, kemampuan diagnosis klinis leptospirosis oleh petugas kesehatan harus lebih tajam sehingga tidak ada kasus leptospirosis yang tidak terdeteksi maupun terlambat ditangani Pelaporan kasus leptospirosis oleh klinik swasta dan Rumah Sakit diupayakan agar lebih baik, terutama dalam hal laporan KDRS (Kewaspadaan Dini Rumah Sakit) yang seharusnya dilakukan oleh semua RS/Kllinik yang merawat pasien leptospirosis. Petugas pemegang program leptospirosis dan petugas kesehatan di Puskesmas berperan penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang leptospirosis. Untuk itu Dinkes Kab. Sukoharjo Menyambut baik kegiatan pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh BBTKLPP Yogyakarta dalam upaya penanganan leptospirosis di Kab. Sukoharjo.

Agenda pertemuan berikutnya adalah penyampaian materi yang diawali dengan materi Materi I. yaitu Gambaran Kasus dan Pelaksanaan Surveilans Leptospirosis di Kabupaten Sukoharjo oleh Kepala Bidang P2P Kabupaten Sukoharjo, Bejo Raharjo, SKM, M.Kes, Materi II. Dengan judul Tantangan Diagnosis dan Tatalaksana Leptospirosis - Studi Kasus dari RSUD Sunan Kalijaga Demak oleh dr. Lisa Novi, SpPD, dan ditutup dengan Materi III. Dengan judul Upaya Pelayanan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinkes Sukoharjo dr. Agus Kristiyanto yang dilanjutkan dengan diskusi untuk Optimalisasi system rujukan kasus leptospirosis di Kab. Sukoharjo. Dari hasil diskusi disepakati diantaranya bahwa 1) Puskesmas akan Melakukan sosialisasi internal mengenai situasi dan gejala leptospirosis untuk meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan di Puskesmas mengenai penyakit tersebut dan memasukkan leptospirosis sebagai salah satu diagnosis banding pasien dengan demam akut, 2) di tingkat RS akan menyusun mekanisme internal dalam hal pelaporan kasus leptospirosis ke Dinas Kesehatan. Selain melibatkan petugas surveilans/rekam medis rumah sakit, disarankan agar menunjuk perawat bangsal sebagai koordinator di luar jam kerja, untuk melaporkan adanya kasus leptsopirosis kepada rekam medis dan Memasukkan pemeriksaan ureum/kreatinin sebagai pemeriksaan CITO di UGD untuk skining  pasien leptospirosis 3) Laboratorium kesehatan Daerah Siap melakukan pemeriksaan ureum/kreatinin untuk mendukung diagnosis leptospirosis di Puskesmas, dan 4) Dinkes akan Meningkatkan kerjasama dan komunikasi internal antara upaya pelayanan kesehatan perseorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dalam  hal pengendalian leptospirosis.