Upaya Sinergi Kemkes RI melalui BBTKLPP Yogyakarta dan BNPB dalam Kesiapsiagaan Bencana


YOGYAKARTA - Rapat Kerja Kementerian Kesehatan RI melalui Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menghadirkan BNPB Direktorat Kesiapsiagaan dengan tema Peran BBTKLPP Yogyakarta dalam Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana pada Jumat (31/01).

Direktur Kesiapsiagaan BNPB Johny Sumbung, pejabat struktural internal dan pejabat fungsional teknis epidemiologi, sanitarian, dan PLK di BBTKLPP Yogyakarta, serta perwakilan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 4 Yogyakarta hadir dalam kegiatan tersebut.

Acara dibuka oleh Dian Trikoriati di lantai tiga Aula Gedung BBTKLPP Yogyakarta, Jl. Wiyoro  Lor, ia menyampaikan bahwa bencana di era sekarang ini sangat dahsyat dan merugikan secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat.

"Acara ini penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana" pungkas Trikoriati sebagai Kepala Bagian Tata Usaha BBTKLPP Yogyakarta.

Empat pokok bahasan yang disampaikan Direktur Kesiapsiagaan yaitu 1) Kerentanan Indonesia terhadap Risiko Bencana (Geologi, Hidro-meteorologi, Pencemaran Lingkungan, Dampak terhadap Kesehatan), 2) Sebaran Penyakit (Kasus Corona Virus dan Respon), 3) Substansi Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, Kimia, dan 4) Rencana Aksi Bidang Pencegahan dan Respons (Darurat).

"Indonesia berada di wilayah dengan potensi bencana alam berupa gempa, tsunami, gunung berapi, dan perubahan iklim. Selain bencana alam, Indonesia juga berpotensi mengalami bencana non alam akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pembakaran hutan dan lahan, penambangan ilegal, pengerukan sungai, penggundulan hutan, pencemaran air dan tanah, degradasi lahan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kabut asap, dan KLB penyakit" Papar Johny.

Ditambahkan pula bahwa BBTKLPP Yogyakarta dapat berperan imbang antara bencana alam dan bencana non alam. " Apabila terjadi permasalahan lingkungan di wilayah kerja, BBTKLPP Yogyakarta dapat menggandeng BPBD  Provinsi Jawa Tengah dan BPBD D.I. Yogyakarta. BPBD memiliki kewenangan dalam menangani bencana non alam seperti bencana akibat pencemaran lingkungan" Jelas Johny.

Contoh kasus di Kabupaten Tegal ketika ada laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tentang pembuangan limbah padat di lahan perkebunan berupa briket yang tidak diketahui kandungannya dalam jumlah cukup banyak. Dalam kasus ini BBTKLPP Yogyakarta dapat menggandeng BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Tegal untuk melakukan investigasi.

Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2019 BPBD bertugas untuk menetapkan indikator penetapan status dan tingkat bencana termasuk menjadi koordinator pendirian posko dan BBTKLPP Yogyakarta dapat berperan sebagai anggota posko. Terkait pembiayaan penanganan darurat bencana ada dalam PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Apabila ada kasus bencana dan BBTKLPP Yogyakarta tidak memiliki dana untuk melakukan aksi karena keterbatasan dana, BBTKLPP Yogyakarta dapat mengajukan anggaran ke Kementerian Kesehatan dan BPBD ataupun BNPB.

Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan penjelasan tentang Standar Operasional Prosedure (SOP) Mobilisasi Klaster Kesehatan di BBTKLPP Yogyakarta yang dibuat bersama dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan oleh Feri Astuti. Dalam SOP tersebut BBTKLPP Yogyakarta berperan  membentuk Tim Tanggap Darurat. Masukan dari Bapak Johny agar memasukkan BPBD dalam SOP tersebut.  "jangan lupa dimasukkan BPBD dalam SOP tersebut" ujar Johny.

Materi lain dari BPBD Kabupaten Bantul mengenai evakusi dan kebakaran sehubungan dengan Gedung baru BBTKLP Yogyakarta dengan peralatan lebih canggih yaitu Bio safety level 2 untuk pemeriksaan penyakit seperti flu burung, difteri dan faktor resiko lingkungan.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari BNPB kepada BBTKLPP Yogyakarta berupa buku-buku peraturan tentang kebencanaan dan kedaruratan. Acara ditutup oleh Kepala  BBTKLPP Yogyakarta Dr. dr. IRENE, M.K.M di BBTKLPP Yogyakarya kantor Imogiri Timur.